KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Evaluasi satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka–Hugua (ASR-Hugua), dinilai menunjukkan capaian positif, terutama dalam harmonisasi program prioritas dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Ekonom Sultra, Dr. Syamsir Nur, menilai salah satu catatan penting pada tahun pertama kepemimpinan duet Andi Sumangerukka dan Hugua adalah kemampuan menyelaraskan program prioritas dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara cepat pasca pelantikan.

“Target dan sasaran pokok pembangunan langsung ditetapkan sebagai kompas kebijakan lima tahun ke depan. Itu penting sebagai arah pembangunan yang terukur,” ujar Syamsir, Sabtu (21/2/2026).

Selaras dengan RPJMD dan Kebutuhan Dasar

Menurutnya, program yang dijalankan selama setahun terakhir tidak hanya selaras dengan rencana kerja tahunan, tetapi juga didasarkan pada pemetaan persoalan dan kebutuhan mendasar masyarakat. Fokus penguatan infrastruktur dan sektor pertanian disebut sebagai fondasi penting pembangunan ekonomi daerah.

“Penguatan infrastruktur dasar dan sektor pertanian bukan hanya berdampak langsung, tetapi juga meningkatkan mobilitas, konektivitas, dan produktivitas masyarakat,” jelas Syamsir.

PAD Naik 27,40 Persen

Dari sisi kebijakan publik, Local Expert Kemenkeu Sultra ini mencatat pendekatan pemerintahan ASR-Hugua menekankan pada pengambilan keputusan yang terukur dan akuntabel, serta penguatan fiskal daerah.

Syamsir menyebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sultra meningkat 27,40 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut diiringi dengan kebijakan perubahan belanja daerah yang diarahkan pada layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Alokasi anggaran difokuskan pada infrastruktur dasar seperti jalan dan air bersih, sektor pendidikan dan kesehatan, penguatan UMKM, serta belanja perlindungan sosial.

“Meski ruang fiskal sempit dan diperhadapkan dengan kebijakan efisiensi pemerintah pusat, saya melihat ASR-Hugua berkomitmen memanfaatkan setiap rupiah APBD secara berkualitas. Pendekatannya adalah quality spending, bukan sekadar besaran anggaran,” katanya.

Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Dari perspektif tata kelola, Syamsir menilai, terjadi perbaikan pada awal pemerintahan. Integritas dan responsivitas disebut menjadi prinsip yang terus ditegaskan dalam berbagai kesempatan.

Ia memperkirakan penguatan birokrasi akan menjadi fokus lanjutan dalam implementasi RPJMD Sultra tahun berikutnya, dengan penekanan pada peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan publik.

“Kepala OPD perlu inovasi, tidak hanya menjalankan pola business as usual (BAU) tanpa strategi dan intervensi baru,” tegas Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Sultra ini.

Pertumbuhan Ekonomi 5,79 Persen

Secara kumulatif pada 2025, Sultra mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,79 persen, meningkat dari 5,40 persen pada tahun sebelumnya. Capaian ini disebut konsisten lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.

“Secara regional, Sultra menempati urutan ketiga di Sulawesi setelah Sulteng dan Sulut dalam kontribusi pembentukan ekonomi kawasan,” ungkapnya.

Angka tersebut juga dinilai sejalan dengan target RPJMD 2025–2029 yang mematok pertumbuhan di kisaran 5,5–6,5 persen pada tahun pertama pemerintahan ASR-Hugua.

Kemiskinan Turun, Pengangguran Naik

Tingkat kemiskinan Sultra pada 2025 tercatat menurun menjadi 10,54 persen. Syamsir menilai kebijakan belanja sosial turut berkontribusi dalam menekan beban pengeluaran masyarakat miskin.

Belanja bantuan sosial tercatat sebesar Rp22,08 miliar dan belanja subsidi meningkat 13,97 persen atau Rp2,25 miliar dibanding tahun sebelumnya. Koordinasi pemerintah daerah dengan para pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga komoditas juga dinilai berperan terhadap pengendalian garis kemiskinan.

Namun demikian, tingkat pengangguran mengalami kenaikan 3,33 persen pada 2025. Peningkatan ini dipengaruhi oleh bertambahnya suplai tenaga kerja, terutama lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi, yang belum sepenuhnya terserap pasar kerja.

Meski begitu, sektor konstruksi, pengangkutan, dan jasa pemerintahan tercatat menyerap tenaga kerja relatif lebih tinggi dibanding sektor lainnya.

Rekomendasi Tahun Kedua

Memasuki tahun kedua, Syamsir merekomendasikan agar pemerintah provinsi memprioritaskan program peningkatan produktivitas ekonomi dan penguatan pemerintahan yang akuntabel serta inovatif.

Fokus pada pendidikan dan kesehatan berkualitas dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Selain itu, revitalisasi sektor pertanian dan kesiapan hilirisasi komoditas perlu dipercepat.

Ia juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur konektivitas darat dan antar-pulau guna mengurangi ketimpangan wilayah.

Tantangan: Inklusivitas dan Fiskal

Ke depan, ujar Syamsir, tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah adalah menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan tinggi harus diiringi penciptaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan, dan pengurangan disparitas antarwilayah.

Data menunjukkan wilayah daratan berkontribusi 72,55 persen terhadap pembentukan ekonomi Sultra, sementara wilayah kepulauan 27,45 persen. Ketimpangan ini dinilai perlu intervensi kebijakan yang lebih terarah.

Dari sisi fiskal, tingkat kemandirian fiskal Sultra tercatat 33,46 persen. Meski meningkat, potensi penurunan dana transfer pusat menjadi tantangan tersendiri.

Syamsir mendorong intensifikasi PAD, terutama dari sektor pajak yang menjadi kewenangan provinsi, termasuk yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan. Kemudian, optimalisasi perusahaan daerah (Perumda Aneka Usaha, Bank Sultra, dan BPR) tidak hanya menjadi lokomotif produktivitas ekonomi, tetapi harus mampu menggenerate pendapatan.

Selain itu, aset daerah berupa tanah dan bangunan disebut memiliki potensi besar untuk dikelola melalui berbagai skema kerja sama pemanfaatan.

“Ini yang saya sebut sebagai transformasi fiskal. Aset harus dicatat, dikelola, dan dimanfaatkan secara produktif demi kepentingan daerah,” pungkasnya. (**)