EDISIINDONESIA.id – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menegaskan dukungannya kepada para gubernur yang memprotes kebijakan Menteri Keuangan Purbaya terkait pemangkasan anggaran daerah.

Dikatakan Mardani, keluhan para kepala daerah tidak bisa dianggap remeh karena menyangkut keberlangsungan program pembangunan di daerah.

“Aduan dari para pemimpin daerah tidak boleh kita sepelekan,” ujar Mardani di trheads (10/10/2025).

Ia menilai, pemerintah pusat harus konsisten menjalankan semangat otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

“Dalam rapat-rapat ke depan, spirit saya jelas, otonomi daerah harus konsisten dalam teori dan praktik,” tegasnya.

Mardani mengingatkan bahwa pemerintah daerah merupakan ujung tombak pembangunan nasional dan karenanya harus memperoleh perhatian lebih dalam alokasi anggaran.

“Pemda lah yang jadi ujung tombak pembangunan di daerah, sehingga mesti dapat perhatian yang lebih dalam anggaran. Saya dukung para gubernur,” Mardani menuturkan.

Ia kemudian menyoroti ketimpangan dalam pembagian anggaran antara pusat dan daerah.

Kata Mardani, kondisi saat ini belum ideal karena porsi belanja pusat jauh lebih besar dibanding daerah.

“Daerah itu memegang 78 persen urusan pemerintahan. Pusat yang cuma 22 persen urusan mendapat alokasi 74,6 persen, sedang daerah hanya 25,4 persen,” ungkapnya.

Sebagai solusi, Mardani mendorong agar otonomi daerah dijalankan sepenuhnya dengan dibarengi reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

“Anggaran daerah idealnya minimal 40 persen. Terapkan otonomi daerah yang diikuti oleh reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi di daerah,” tandasnya.

Politikus PKS itu berharap pemerintah pusat membuka ruang dialog dengan para kepala daerah untuk mencari titik temu terkait pembagian anggaran agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat di daerah. (edisi/fajar)