EDISIINDONESIA.id -Institute For Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan bahwa praktik beras oplosan yang tak sesuai takaran dan melebihi harga eceran tertinggi (HET) mencerminkan adanya ketimpangan informasi antarpelaku distribusi.

“Fenomena ini memperlihatkan adanya asymmetry of information antara produsen, distributor, dan konsumen,” ujar Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufikurahman kepada Beritasatu.com, Minggu (20/7/2025).

Ia menjelaskan bahwa ketidakseimbangan informasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi beras membuka peluang bagi salah satu pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak adil. Praktik semacam ini, menurutnya, menjadi akar masalah dalam rantai distribusi beras.

Lebih lanjut, Rizal menilai lemahnya sistem ketertelusuran (traceability system) dalam distribusi beras bersubsidi turut mendorong terjadinya kecurangan. Beras yang seharusnya ditujukan bagi penerima subsidi justru dimanfaatkan oleh oknum sebagai celah untuk melakukan manipulasi.

“Tanpa sistem pelacakan digital yang berbasis data real-time, ruang manipulasi sangat terbuka lebar,” imbuhnya.

Ia juga mengingatkan bahwa fenomena ini bisa memicu market distortion atau gangguan terhadap mekanisme pasar yang ideal. Distorsi tersebut berdampak pada daya beli masyarakat dan dapat mengganggu stabilitas harga pangan secara keseluruhan.

Sebagai informasi, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengungkapkan telah menemukan indikasi kecurangan oleh 212 perusahaan beras di 10 provinsi.

Mentan menyatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polri dan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti kasus tersebut melalui jalur hukum.

Ia pun mengingatkan agar pengusaha beras mematuhi regulasi yang diterapkan pemerintah terkait tata niaga beras.

“Kalau tidak mau ikut aturan, maka akan ditindak. Tidak ada kompromi. Ini perintah langsung Bapak Presiden,” ucap Amran saat meninjau Operasi Pangan Murah di Majene, Sulbar, Minggu (20/7/2205). (edisi/bs)