KENDARI, EDISIINDONESIA.com – Wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 kembali mencuat ke publik setelah usulan tersebut dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik Universitas Halu Oleo (UHO), M. Najib Husain menilai wacana penundaan Pemilu adalah sebuah ide gila serta tidak punyakedudukan hukum yang kuat,.

“Sebenarnya permasalahan yang terjadi itu, karena ketidak jelasan figur yang akan ditetapkan dengan PDIP, walaupun sampai hari ini PDIP belum menuntukan sikap menunda atau tidak tapi kan permasalahan itu bolanya berasal dari PDIP,” kata Najib, Rabu (2/3/2022).

Najib menyebut, PDIP sangat berharap Puan Maharani yang akan didorong bertarung di Pilpres 2024 mendatang, hanya saja Ketua DPR RI itu belum memilik elektabilitas yang cukup.

“PDIP sudah pasti tidak mau lagi terjadi kedua kalinya seperti Jokowi yang bukan memang orang diharapkan betul, makanya kali ini PDIP ngotot bagaimana upaya yang dilakukan agar Puan bisa meningkat elektabilitasnya,” tandas Najib.

“Kekuatan figur itu memang kemabali kepada kandidat itu sendiri, jadi ada kukuatan besar yang dimiliki kandidat yang kemudian bisa meyakinkan pemilih,” kata Najib.

Najib menuturkan, Puan Maharani sebetulnya memiliki posisi yang sangat strategis, hanya saja posisi itu kurang dimanfaatkannya untuk menunjukkan dirinya bahwa dia punya kapabilitas, berbeda dengan calon lain yang digadang-gadang seperti Ganjar Pranowo, Anies dan Ridwan Kamil.

“Ganjar mampu meyakinkan publik sebagai Gubernur di Jawa Tangah begitu pula dengan Anies mampu meyakinkan publik bahwa dia mampu menjadi pemimpin di DKI Jakarta, jadi semua sebenarnya kembali ke personalnya masing-masih kemampuan kualitas yang dimiliki,” katanya.

Najib menambahkan, kemapuan yang dimiliki para calon bukan hanya persoalan garis keturuanan saja bahwa dia anak dari mantan Presiden, Megawati Soekarno Putri, cucu dari Soekarno tapi Puan juga harus memiliki basis ideologi.

“Basis ideologilah ini yang kurang dimiliki Puan yang kemudian menyebabkan PDIP kebingungan untuk menentukan sikap siapa yang akan didukung dan salah satunya adalah melempar bola agar supaya Pemilu itu ditunda, yang menjadi permasalahan hari ini adalah ketika pemerintah sudah menetapkan hari H Pemilu lalu kemudian berpikir untuk menunda inikan sesuatu yang aneh dan lucu buat kita,” tandas Najib.

Sementara Itu Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae mendukung jika wacana penundaan Pemilu.

“Kalau saya bicara diundur dua atau tiga tahun, saya sebagai anggota DPR RI itu menurut saya baik dan saya pasti terima, tapi kita kan sadar kan kita memiliki konstitusinal kalau itu terjadi maka amandemen Undang-undang dilakukan,” kata Ridwa Bae, , Sabtu (26/2/2022).

Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tenggara (Sultra) ini menyebut meski dirinya sebagai anggota DPR RI setuju dengan diundurnya Pemilu, namun secara kepartaian pihaknya belum menentukan sikap soal isu tersebut.

“Keputusan partailah akan menjadi kewajiban kami dan akan kami dukung, namun sampai saat ini belum ada perintah dari ketua umum kami, kita akan tunggu nanti,” ucap mantan bupati dua perode ini.

Ridwan berharap keputusan akan mengundur Pemilu ini tidak melanggar ketentuan yang ada, namun ada sejumlah pihak yang menganggap undang-undang tidak bisa dirubah.

“Saya kira undang-undang bisa dirubah hanya kitab Sucilah yang tidak bisa dirubah, yang namanya undang-undang bisa dirubah, kalau itu bermanfaat buat negara kenapa tidak kalau mudharat bagi negara, jangan dilakukan,” tutupnya. (**)