EDISIINDONESIA,id— Isu keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memanas dan menjadi sorotan luas. Fenomena ini menarik perhatian Dimas Budi Prasetyo, penulis dan diaspora lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM), yang membaca gerakan itu bukan sekadar soal dokumen pendidikan, melainkan gejolak politik elit di tingkat tertinggi.

Berdasarkan rangkuman berbagai informasi yang ia amati, Dimas menilai bangkitnya kembali isu ini adalah cerminan nyata ketegangan antara dua kekuatan besar: kubu Hambalang dan kubu Solo.

“Kalau berdasarkan kumpulan berita dan informasi, bisa jadi ini tanda perpecahan dua kubu Hambalang dan Solo. Tafsiran saya sih begitu,” ujar Dimas lewat unggahan media sosialnya, dikutip Sabtu (26/9/2026).

Alih-alih menyesali persaingan itu, Dimas justru memandangnya sebagai hal yang sehat bagi demokrasi.

Menurutnya, perselisihan antar-pemimpin jauh lebih baik daripada kesepakatan tertutup yang merugikan rakyat. Ia membandingkannya dengan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, di mana PDI Perjuangan di bawah Megawati Soekarnoputri berdiri sebagai oposisi yang tegas dan menjaga keseimbangan kekuasaan.

“Elit yang gontok-gontokan itu lebih bagus daripada saling rangkul lantas rame-rame ‘nggarong’ duit rakyat. Ada oposisi kuat yang mengontrol kinerja pemerintah, sehingga tidak bisa leha-leha dan semena-mena,” tegasnya.

Meski kritis, Dimas tidak menutup mata terhadap hal positif. Ia memberikan apresiasi langka kepada Gibran atas permohonan maaf yang disampaikan terkait kekurangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kasus perundungan di lingkungan Satuan Pelayanan Pemeliharaan Gizi (SPPG).

“Apapun motifnya, pejabat yang berani meminta maaf apalagi Wakil Presiden layak dihargai,” ujarnya.

Mengenai tuntutan pengusutan yang bisa berujung pengunduran diri Gibran, Dimas menegaskan prinsipnya: pasangan Presiden–Wakil Presiden adalah satu kesatuan hasil Pemilu.

“Kalau memang terbukti salah dan Gibran harus lengser, maka Prabowo juga harus ikut turun. Kalau tujuannya hanya melengserkan Gibran saja, saya tidak setuju,” tandasnya.

Ia menambahkan, kehadiran unsur kubu Solo dalam pemerintahan justru berpotensi menjadi penyeimbang kekuasaan, asalkan Gibran terus meningkatkan kinerja dan berani mengoreksi kebijakan yang keliru.

“Nasib jadi warga negara ini memang rumit — sampai harus berharap ada kekuatan penyeimbang agar pemerintahan tetap terjaga,” pungkasnya.(edisi/fajar)