MUBAR, EDISIINDONESIA.id – Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar) terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis. Upaya tersebut mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, yang menyatakan komitmennya mengawal sejumlah kebutuhan pembangunan Mubar melalui pemerintah pusat dan kementerian terkait.

Komitmen itu terlihat dalam kunjungan kerja Ridwan Bae bersama Bupati Muna Barat La Ode Darwin di sejumlah lokasi pembangunan, Sabtu (26/9/2026). Rombongan meninjau pekerjaan jalan di Desa Momuntu, kondisi persawahan di Desa Kasimpa Jaya, mata air Fotuno Sangia, hingga rencana pengembangan Pelabuhan Pajala di Kecamatan Maginti.

Ridwan Bae mengatakan, Muna Barat akan menjadi salah satu daerah yang terus didorong dalam pengusulan program pembangunan dari pemerintah pusat, termasuk untuk keberlanjutan program pada 2027 dan 2028.

“Setelah melihat langsung kondisi di lapangan, kami akan terus mengawal kebutuhan pembangunan Muna Barat. Program yang masih memiliki kekurangan akan kami perjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui dukungan pemerintah pusat,” kata Ridwan.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan jalan di Desa Momuntu. Ruas tersebut merupakan bagian dari program Kementerian Transmigrasi RI tahun 2026. Ridwan bersama jajaran kementerian terkait turun langsung melihat kondisi pekerjaan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan lanjutan.

Selain infrastruktur jalan, perhatian juga diarahkan pada sektor pertanian. Ridwan meninjau mata air Fotuno Sangia yang direncanakan menjadi salah satu sumber air untuk mendukung areal persawahan masyarakat di wilayah Sangia Tiworo, Kasimpa Jaya hingga Desa Barakah.

Persoalan tersebut menjadi penting karena sejumlah areal persawahan di Kasimpa Jaya mengalami kekeringan yang berpotensi mengganggu produksi pertanian.

Dalam jangka pendek, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kendari sebelumnya telah memberikan dukungan berupa mobil tangki air dan bahan bakar untuk mesin pompa. Sementara dalam jangka panjang, pemerintah merencanakan pembangunan bendungan dan jaringan kanal.

“Untuk jangka panjang, rencananya mata air Fotuno Sangia akan dikembangkan melalui pembangunan bendungan dan kanal. Karena lokasinya berada di kawasan hutan, tentu diperlukan koordinasi dan pembagian tugas dengan pihak terkait,” ujar Ridwan.

BWS Kendari disebut akan mulai menyusun perencanaan pada 2027. Apabila tahapan tersebut berjalan sesuai rencana, pembangunan fisik ditargetkan dapat dimulai pada 2028. Pemerintah daerah juga diminta menyelesaikan koordinasi terkait status kawasan sebelum pembangunan konstruksi dilakukan.

Pelabuhan Pajala Jadi Perhatian

Selain jalan dan irigasi, pembangunan Pelabuhan Pajala di Desa Pajala, Kecamatan Maginti, turut menjadi agenda yang didorong Ridwan Bae.

Menurutnya, keberadaan pelabuhan menjadi bagian penting untuk memperkuat konektivitas Muna Barat, khususnya dalam menunjang mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

“Pelabuhan Pajala harus kita dorong karena keberadaan infrastruktur transportasi laut sangat dibutuhkan Muna Barat. Kami akan membantu mengawal usulan ini melalui pemerintah pusat dan kementerian yang membidangi,” kata Ridwan.

Ia menjelaskan, Muna Barat memiliki bandara, tetapi masih membutuhkan fasilitas pelabuhan yang dapat mendukung aktivitas bongkar muat. Karena itu, pembangunan Pelabuhan Pajala membutuhkan sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Ridwan juga meminta Pemkab Mubar segera melengkapi dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan sehingga usulan pembangunan dapat diajukan dan dikawal di tingkat pusat.

Bupati Muna Barat La Ode Darwin menyambut dukungan tersebut. Ia mengatakan pemerintah daerah tengah menyempurnakan dokumen rencana pengembangan Pelabuhan Pajala dari pelabuhan nelayan menjadi pelabuhan yang dapat melayani aktivitas bongkar muat.

“Dokumen pembangunan Pelabuhan Pajala terus kami lengkapi, termasuk Amdal, DED dan persyaratan lainnya. Kami berharap dukungan dari pemerintah pusat sehingga pengembangannya bisa segera direalisasikan,” ujar Darwin.

Menurut Darwin, pengembangan Pelabuhan Pajala diperkirakan membutuhkan penambahan panjang sekitar 200 hingga 300 meter.

Pemkab Mubar Fokus Infrastruktur

Darwin menegaskan, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat Muna Barat. Karena keterbatasan kemampuan fiskal daerah, dukungan pemerintah pusat dinilai penting untuk mempercepat pembangunan.

Selain jalan Momuntu dan Pelabuhan Pajala, sejumlah program lain seperti Inpres Jalan Daerah (IJD) dan Kampung Nelayan Merah Putih juga menjadi bagian dari agenda pembangunan yang terus dikawal pemerintah daerah.

“Kami akan terus menyampaikan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah pusat. Infrastruktur jalan, pengairan, pelabuhan dan berbagai fasilitas lainnya harus terus diperjuangkan secara bertahap sesuai kemampuan dan dukungan anggaran,” kata Darwin.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat menghasilkan pembangunan yang benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan konektivitas, mendukung sektor pertanian serta membuka akses ekonomi baru.

Dengan dukungan pemerintah pusat dan pengawalan dari DPR RI, Pemkab Mubar menargetkan berbagai kebutuhan infrastruktur tersebut dapat masuk dalam agenda pembangunan secara berkelanjutan.(adv)