KONKEP, EDISIINDONESIA.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Kepulauan (Konkep) menggelar Focus Group Discussion (FGD) percepatan penyaluran Dana Desa (DD) tahap I dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahap II tahun 2024 di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Konkep, Rabu, (18/9/2024).

Bupati Konkep Ir. Amrullah mengatakan, FGD digelar dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan daerah Konkep yang lebih baik dan tepat waktu.

Bupati dua periode ini mengatakan, Pemkab Konkep tetus berupaya memaksimalkan aspek perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat yakni Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan DAK.

“Pada aspek perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sedapat mungkin memenuhi kriteria dan nomenklatur anggaran atas mandatory spending 20 persen, dana pendidikan 10 persen, dana desa dan alokasi kesehatan 10 persen dari total postur anggaran pendapatan belanja daerah setiap tahun berjalan,” kata Amrullah saat membuka FGD.

Ia menjelaskan, pada setiap tahunya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Konkep terus mengalami peningkatan yang signifikan, pada tahun ini APBD Konkep sebesar Rp703.739.489.989 yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian visi daerah menuju wawonii bangkit dalam bingkai lingkaran hati emas.

“Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur daerah kawasan pemukiman dan prasarana wilayah yakni terbangunnya konektifitas di seluruh pulau Wawonii. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Beasiswa Wawonii Cerdas yang digelontorkan setiap tahun sebesar 7 Miliar,” jelasnya.

“Peningkatan daya saing perekonomian berbasis potensi daerah yang ditandai dengan penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik (ETPD) Alhamdulillah tahun 2024 Konkep sebagai mitra terbaik 1. Peningkatan kualitas dan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahan bencana,” Amrullah menambahkan.

Pada kesempatan itu Amrullah juga mengungkapkan, Pemkab Konkep akan memaksimalkan segala aspek pembangunan daerah, salah satunya dengan memaksimalkan pengelolaan keuangan Desa untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat pulau Wawonii.

“Kami berpesan kepada para Kepala Desa agar benar-benar Dana Desa yang ada di kelola dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menimbulkan masalah yang berdampak pada pelanggaran hukum,” tandasnya.

Sebagai informasi pemateri kegiatan FGD tersebut di isi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Sulawesi Tenggara dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Kendari peserta kegiatan adalah Kepala Dinas dan Kepala Desa lingkup Pemkab Konkep. (**)