LUTIM, EDISIINDONESIA.id – Aktivitas perambahan kawasan hutan lindung di Blok Tanamalia, Desa Loeha, Kabupaten Luwu Timur, kembali berujung penindakan hukum. Seorang pria berinisial SW ditangkap Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) Sulawesi setelah diduga membuka kawasan hutan negara secara ilegal untuk dijadikan perkebunan merica.
Tak tanggung-tanggung, SW kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara serta denda paling banyak Rp2 miliar.
Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa kawasan hutan negara, khususnya hutan lindung, bukan lahan bebas yang dapat dibuka dan dialihfungsikan menjadi perkebunan tanpa izin dan persetujuan penggunaan kawasan hutan (IPPK).
Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan kawasan hutan yang telah dibuka diperkirakan mencapai 0,68 hektare. Di atas lahan tersebut terdapat sekitar 300 tiang tanaman merica serta sebuah pondok yang diduga digunakan sebagai tempat aktivitas perkebunan.
Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan aktivitas perambahan hutan di kawasan tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, tim Balai Gakkumhut Sulawesi bergerak melakukan operasi pengamanan pada Senin, 9 November 2026.
SW kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Setelah melalui proses penyidikan dan gelar perkara, penyidik akhirnya menetapkan SW sebagai tersangka.
“SW diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Setelah penyidikan dan gelar perkara, penyidik menetapkannya sebagai tersangka,” jelas Kepala Gakkum Sulawesi, Ali Bahri, Selasa (17/11/2026).
Dalam penindakan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu buah sekop, satu bilah parang, dan satu ikat tali rafia. Tanaman merica serta pondok kerja yang ditemukan di lokasi juga menjadi bagian dari hasil pemeriksaan lapangan.
Namun, penyidikan perkara ini tidak berhenti pada dugaan keterlibatan SW sebagai pihak yang membuka kawasan hutan. Penyidik juga tengah mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang memberikan modal atau terlibat dalam pengembangan perkebunan merica tersebut.
Atas perbuatannya, SW disangkakan melanggar Pasal 78 ayat (3) juncto Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar. Ancaman hukuman tersebut menjadi konsekuensi serius bagi siapa pun yang terbukti melakukan aktivitas pembukaan kawasan hutan secara ilegal.
Terlebih, praktik perambahan yang disertai pembakaran lahan berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem, menghilangkan tutupan hutan, serta mengancam keberlangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Penegakan hukum terhadap kasus ini diharapkan tidak hanya berhenti pada pelaku yang bekerja langsung di lapangan. Penelusuran terhadap kemungkinan keterlibatan pemodal, pemberi dukungan, maupun pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas perkebunan ilegal juga menjadi bagian penting dalam mengungkap perkara secara menyeluruh.
Kepala Gakkum Kehutanan Sulawesi, Ali Bahri, sebelumnya mengingatkan pentingnya peran masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dalam mencegah kerusakan lingkungan.
Masyarakat diharapkan tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan, mulai dari pembalakan liar, perambahan kawasan hutan, hingga pembakaran lahan yang berpotensi merusak lingkungan.
Penetapan SW sebagai tersangka menambah daftar orang yang terseret kasus dugaan perambahan kawasan hutan secara ilegal di Blok Tanamalia.
Sebelumnya, tiga pria berinisial AI (32), AW (38), dan AR (51) juga telah ditangkap dan diproses hukum dalam perkara serupa. Ketiganya diduga melakukan perambahan kawasan hutan untuk dijadikan perkebunan merica tanpa izin.
Pada 26 Oktober 2026, ketiganya telah diserahkan bersama barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Luwu Timur untuk proses hukum lebih lanjut, setelah Pengadilan Negeri Makassar menolak permohonan praperadilan yang mereka ajukan.
Dalam pengungkapan perkara tersebut, petugas menemukan sekitar 1,5 hektare kawasan hutan yang telah dibuka menjadi perkebunan dengan jumlah tanaman merica diperkirakan mencapai 1.500 pohon.
Rentetan penindakan terhadap sejumlah orang di kawasan yang sama memperlihatkan bahwa persoalan perambahan hutan di Blok Tanamalia bukan perkara yang bisa dipandang sebelah mata.
Aparat penegak hukum dituntut mengusut persoalan ini hingga ke akar-akarnya. Jangan sampai penindakan hanya menyasar orang-orang yang bekerja membuka lahan, sementara pihak yang diduga menyediakan modal, mengendalikan aktivitas, atau menikmati keuntungan dari perambahan kawasan hutan justru luput dari proses hukum.
Sebab, melindungi kawasan hutan negara bukan sekadar menghentikan aktivitas pembukaan lahan, melainkan juga memastikan seluruh pihak yang terbukti terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum. (**)
Comment