Gubernur Sultra Pimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional, Tekankan Disiplin dan Kinerja ASN

KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sultra, Selasa (17/11/2026).

Upacara tersebut dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, dan diikuti jajaran pejabat serta aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Sultra.

Dalam amanatnya, Andi Sumangerukka menekankan pentingnya meningkatkan kedisiplinan, integritas, etika, dan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengatakan, peringatan Hari Kesadaran Nasional yang dilaksanakan setiap bulan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk mengingatkan seluruh ASN mengenai tanggung jawab dan amanah yang melekat pada setiap jabatan.

Menurutnya, keberadaan ASN harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, setiap pegawai dituntut menjadi bagian dari solusi, bukan justru menjadi sumber persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Selain menyoroti kedisiplinan pegawai, Gubernur juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat realisasi program dan kegiatan tahun anggaran 2026.

Ia mengungkapkan, realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Sultra hingga minggu kedua November 2026 baru mencapai 66,17 persen. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan langkah percepatan dari seluruh pimpinan OPD agar target kegiatan dapat diselesaikan sesuai perencanaan.

Andi Sumangerukka bahkan menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap anggaran maupun jabatan pimpinan OPD apabila realisasi anggaran tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

“Penyerahan SK P3K paruh waktu hari ini itu adalah perpanjangan mereka harusnya sudah selesai tapi kita perpanjang mulai Oktober sampai November”, ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, upacara Hari Kesadaran Nasional juga dirangkaikan dengan penyerahan surat keputusan (SK) perpanjangan masa kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu lingkup Pemprov Sultra tahun anggaran 2026.

“Andi mengatakan, Pada tahun 2027 masih menunggu putusan dari pusat, ia berharap yang mendapatkan perpanjangan waktu dapat bekerja dengan baik sesuai dengan OPD dengan objektif kemungkinan akan di perpanjang lagi sampai tahun 2027”.

Dari total 2.606 PPPK paruh waktu yang diangkat pada 2025, sebanyak 2.489 orang menerima perpanjangan masa kerja untuk periode Oktober hingga Desember 2026.
Jumlah tersebut terdiri atas 1.090 tenaga guru, dua tenaga kesehatan, dan 1.397 tenaga teknis. Sementara itu, sebanyak 116 PPPK paruh waktu tidak mendapatkan perpanjangan masa kerja.

Gubernur berharap perpanjangan masa kerja tersebut menjadi motivasi bagi para pegawai untuk meningkatkan kualitas pengabdian, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Ia juga mengingatkan seluruh ASN bahwa status kepegawaian bukanlah ukuran utama dalam bekerja, melainkan ketulusan, kesungguhan, serta hasil kerja yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menurutnya, setiap anggaran yang dikelola pemerintah daerah merupakan amanah rakyat sehingga harus digunakan secara transparan, akuntabel, dan memberikan hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. (**)

Comment