EDISIINDONESIA.id– Gelombang dinamika politik nasional semakin memanas setelah Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri. Pengamat hukum tata negara dan politik, Refly Harun, kemudian menyoroti siapa saja yang berpeluang besar duduk di kursi wakil presiden jika niat tersebut benar-benar terealisasi.

Melalui kanal YouTube-nya pada Rabu (11/11/2026), Refly menyebut ada lima ketua partai politik parlemen yang paling layak diusulkan sebagai pengganti Gibran. Kelimanya adalah:

1. Bahlil Lahadalia – Ketua Umum Partai Golkar
2. Muhaimin Iskandar – Ketua Umum PKB
3. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) – Ketua Umum Partai Demokrat
4. Puan Maharani – Ketua DPP PDIP
5. Zulkifli Hasan – Ketua Umum PAN

“Inilah orang-orang yang bisa dimajukan untuk menjadi pengganti Gibran. Kalau dari kalangan partai politik, ada Bahlil, kemudian Muhaimin Iskandar, AHY, Puan Maharani, dan Zulkifli Hasan. Ada lima orang dari partai parlemen,”* jelas Refly.

Di sisi lain, tiga partai parlemen lainnya dinilai belum memiliki ruang untuk mengajukan kandidat, yaitu Partai Gerindra, NasDem, dan PKS. Gerindra dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Surya Paloh dari NasDem dinilai sudah terlalu senior, sementara posisi tawar PKS dianggap belum cukup kuat.

“Tiga yang tidak itu adalah NasDem, PKS, dan tentu saja Gerindra sendiri,” tegasnya.

Dinamika ini bermula sejak pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Selasa (10/11/2026). Ia mengonfirmasi bahwa Gibran secara langsung menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, menyikapi dinamika hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

“Dalam pembicaraan itu, Pak Wapres menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ungkap Prasetyo di Jakarta.

Pertemuan empat mata yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut berisi pertukaran pandangan dan masukan dari Presiden Prabowo. Saat ini, Gibran dikabarkan meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sesuai Pasal 8 UUD 1945, jika jabatan wakil presiden kosong karena berhenti, mangkat, atau diberhentikan, MPR wajib segera menggelar sidang untuk memilih penggantinya dari dua nama yang diusulkan oleh Presiden.(edisi/fajar)