KENDARI, EDISIINDONESIA.id-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) memperpanjang masa kerja sebanyak 2.489 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu hingga Desember 2026.
Kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Sementara itu, untuk kelanjutan masa kerja PPPK Paruh Waktu pada 2027 masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Andi Khaeruni R., mengatakan perpanjangan kontrak dilakukan terhadap PPPK Paruh Waktu yang dinilai memiliki kinerja yang baik.
Menurutnya, pemerintah daerah masih menunggu kepastian kebijakan pemerintah pusat terkait kelanjutan status pegawai tersebut pada tahun yang mendatang, termasuk kemungkinan adanya pengalihan status menjadi ASN pusat.
“Perpanjangan dilakukan sampai Desember 2026. Terkait kelanjutan pada 2027, kita masih menunggu keputusan pemerintah pusat,” ujarnya saat diwawancarai di Kantor Gubernur Sultra, Selasa (17/11/2026).
Andi Khaeruni menjelaskan, dari jumlah pegawai yang sebelumnya tercatat, sebanyak 116 orang tidak mendapatkan perpanjangan kontrak.
Rinciannya, terdapat pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun 3 orang, 5 orang meninggal dunia, 40 orang mengundurkan diri, serta 68 orang tidak diperpanjang berdasarkan hasil dari evaluasi organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.
Ia menyebutkan, keputusan tidak memperpanjang kontrak terhadap sebagian pegawai tersebut didasarkan pada hasil evaluasi, termasuk aspek kedisiplinan dan kinerja selama menjalankan tugas.
Evaluasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan pegawai yang layak mendapatkan perpanjangan masa kerja.
Sementara itu, kepastian status PPPK Paruh Waktu setelah Desember 2026 masih bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.(**)
Comment