Gubernur Sultra Soroti 1.868 PPPK Paruh Waktu Siluman, Pemprov Tanggung Beban Rp27 Miliar

KENDARI, EDISIINDONESIA.id — Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, mengungkap adanya selisih signifikan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang dibiayai daerah dibandingkan data pemerintah pusat. Tercatat sebanyak 1.868 orang tidak tercatat dalam data pusat, sehingga harus ditanggung sendiri oleh anggaran daerah dengan beban mencapai Rp27 miliar.

Pernyataan ini disampaikan Gubernur saat memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sultra, Selasa (17/11/2026).

Dalam amanatnya, Andi Sumangerukka menjelaskan bahwa menurut data pemerintah pusat, seharusnya hanya ada 738 orang yang dibiayai. Namun pada kenyataannya, jumlah yang diterima dan digaji mencapai 2.606 orang.

“Artinya ada selisih 1.868 orang yang saya sebut tenaga ‘siluman’. Akhirnya kita harus menyisihkan anggaran Rp27 miliar setiap tahun untuk menggaji mereka,” ungkapnya.

Meski demikian, Gubernur menegaskan agar para pegawai tetap menunjukkan kinerja terbaik. “Walaupun sudah terlanjur, saya tuntut hasil kerja kalian. Jadikan status ini sebagai jalan pengabdian, bukan sekadar mencari penghasilan,” pesannya.

Gubernur juga menyoroti lambatnya penyerapan anggaran Pemprov Sultra. Hingga minggu kedua November 2026, realisasi baru mencapai 66,17%. Gubernur memberikan tenggat waktu tegas: paling lambat 18 Desember 2026, realisasi harus mencapai 80%.

“Jika belum mencapai target, saya akan evaluasi alokasi anggarannya bahkan jabatan pimpinan OPD yang tidak mampu bekerja sesuai target,” tegasnya.

Kepala BKD Sultra, Andi Khaeruni R, menjelaskan selisih ini muncul karena masing-masing OPD juga mengajukan pegawai berdasarkan Surat Keputusan instansi sendiri, di luar database pusat. Langkah itu dilakukan menyusul imbauan pemerintah pusat agar daerah menyelesaikan persoalan tenaga honorer.

“Jadi 738 orang itu dari database pendaftar ASN yang tidak lolos seleksi. Tapi saat pendaftaran, banyak yang ikut berdasarkan SK dari OPD masing-masing. Sehingga jumlahnya bertambah,” jelasnya.

Masalah ini kini menjadi perhatian utama Pemprov Sultra untuk memperbaiki validitas data kepegawaian sekaligus memperketat disiplin penyerapan anggaran agar tidak membebani keuangan daerah di masa mendatang.(**)

Comment