KONUT, EDISIINDONESIA.id – Dugaan kegiatan pertambangan ilegal di wilayah Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali mencuat.

Salah satu perusahaan non IUP yakni PT MSS diduga melakukan penambangan ilegal di wilayah Desa Tambakua dan Desa Landawe Utama, Kecamatan Landawe, Kabupaten Konawe Utara.

Ironisnya, dalam proses haulling serta penjualan (pengapalan) PT MSS diduga menggunakan fasilitas milik PT Bosowa Mining.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra), Hendro Nilopo.

Hendro mengungkapkan, PT MSS diduga melakukan penambangan di lahan kooridor yang berbatasan dengan WIUP PT Bosowa Mining.

Bahkan, untuk kegiatan haulling ore nikel hingga proses pengapalan diduga menggunakan jalan haulling serta dokumen PT Bosowa Mining.

“Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, memang sangat jelas adanya bekas kegiatan penambangan di lahan kooridor atau batas WIUP PT Bosowa Mining yang kami duga dilakukan oleh PT MSS,” ungkap Hendro melalui keterangan tertulisnya yang di terima media ini, Senin (27/2/2023).

Ironisnya, lanjut Hendro, dari lokasi penambangan di wilayah kooridor tersebut menuju jetty tidak ada satupun jalan haulling selain jalan haulling milik PT. Bosowa Mining.

Sehingga kuat dugaan, penjualan ore hasil dari penambangan ilegal PT MSS di wilayah Desa Tambakua dan Desa Landawe Utama dilakukan dengan berkolaborasi dengan PT Bosowa Mining.

“Intinya barang (ore) hasil penambangan PT MSS itu tidak akan bisa keluar atau dijual tanpa fasilitas jalan haulling, jetty maupun dokumen yang diduga di fasilitasi oleh PT Bosowa Mining,” jelasnya.

Oleh karena itu, aktivis nasional yang merupakan putra daerah Konawe Utara itu menegaskan, pihaknya akan menyuarakan kasus tersebut langsung ke pemerintah pusat.

“Iya, kan kebetulan kami masih di jakarta, jadi sekalian melaporkan kasus tersebut. Untuk data dan dokumentasi sebagai pendukung juga sudah kami kantongi,” tutupnya.

Sementara itu, pihak PT Bosowa Mining melalui Kepala Teknik Tambang (KTT) saat dikonfirmasi perihal pemberitaan ini tidak memberikan jawaban. (**)