KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menggelar forum konsultasi publik terkait evaluasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kendari tahun 2023 yang di selenggarakan Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP).

Giat ini di buka langsung oleh Sekretris Daerah (Sekda) Kota Kendari Ridwansyah Taridala, bertempat di salah satu hotel Kota Kendari, Senin (11/12/2023).

Ridwansyah Taridalala mengatakan bahwa, yang sifatnya evaluasi berarti proses sudah berjalan, setahun terakhir atas dukungan pimpinan unit lembaga BUMN, BUMD dan dunia usaha MPP Kota Kendari bisa berjalan.

“Dalam perjalanan itu kita coba untuk mereview kembali yang dilakukan ada plus dan minusnya yang ditemukan, sehingga dalam kegiatan ini bisa menata kembali sesuai harapan masyarakat,” ungkapnya.

Kata dia, dalam regulasi yang ada bahwa, MPP sesuai dengan Undang-undang 25 tahun 2009 untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas layanan pada masyarakat.

“Hari ini kita akan mendiskusikan supaya menjadi perhatian teman-teman di MPP selaku OPD yang ditugaskan untuk mengendalikan, mengatur dan menata MPP,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa, MPP Kota Kendari merupakan satu dari 25 MPP di Indonesia yang dicanangkan oleh wakil presiden sebagai MPP berbasis digital.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Maman Firmansyah menyampaikan bahwa, forum ini dilaksanakan sebagai ajang untuk mendengarkan masukan dan saran bagaimana dalam setahun ini pelayanan MPP berjalan .

“Untuk selanjutnya kita bisa memperbaiki dan meningkatkan dari segi prasana dan sarana, sumber daya manusia (SDM) dan komitmen-komitmen terkait dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat Kota Kendari,” pungkasnya.

Untuk diketahui, turut hadir dalan forum ini, pimpinan instansi vertikal, BUMD, BUMN, Fokopimda Kota Kendari dan sejumlah pimpinan OPD Pemkot Kendari, serta perwakilan media massa. (**)