MAKASSAR, EDISIINDONESIA.id — Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel kembali menyita sejumlah uang dari PT Benteng Laut Indonesia dalam kasus korupsi penyimpangan penetapan harga jual pasir laut yang dilakukan oleh BPKD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2020.

Kali ini penyidik menyita Rp.482.340.000 dari total kerugian negara sebesar Rp. 7.061.343.713 (Tujuh milyar enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).

Kasi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi menyebutkan, dengan penyitaan kali ini maka total kerugian negara sudah dipulihkan 100 persen.

“Pidsus Kejati Sulsel sebelumnya telah menyita uang sebesar Rp. 4.579.003.750.- dari PT. Alefu Karya Makmur pada tanggal 06 Desember 2022 dan telah menyita uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- dari PT.Banteng Laut Indonesia pada tanggal 30 Januari 2023 dan pada hari ini tanggal 10 Mei 2023 telah berhasil menyita uang sebesar Rp. 482.340.000,- dari PT.Banteng Laut Indonesia, sehingga Penyidik Pidsus Kejati Sulsel telah bekerja maksimal melakukan penyelamatan 100%, ” ungkap Soetarmi.

Diketahui dari kasus ini hanya tiga orang dari pihak BPKAD yang dijerat sebagai tersangka.

Masing-masing adalah mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Takalar Gazali Mahmud, mantan Kabid Pendapatan Dinas Keuangan Takalar dan Hasbullah mantan Kabid Pajak dan Retribusi Daerah BPKAD Takalar.

Soetarmi mengatakan kasus ini masih belum usai, pihaknya masih sementara berkerja sehingga patutnya melihat dari terpulihkannya kerugian negara, tentu hal ini seharusnya dipandang sebagai satu keberhasilan.

“Pemulihan kerugian negara juga menjadi satu hal yang penting, selebihnya kasus ini masih sedang berjalan,” singkatnya. (**/EI)