EDISIINDONESIA.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
Pengesahan RUU Perampasan Aset tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR di gedung parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani. Sebelum mengetuk palu pengesahan, Puan terlebih dahulu meminta persetujuan seluruh fraksi dan anggota dewan yang hadir.
“Sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya dapat disetujui dan disahkan jadi undang-undang?” tanya Puan saat memimpin jalannya Rapat Paripurna ke-13, Kamis (19/11/2026).
Pertanyaan tersebut langsung dijawab serentak dengan kata “setuju” oleh anggota dewan yang hadir. Untuk memastikan persetujuan forum, Puan kembali mengajukan pertanyaan serupa kepada seluruh peserta rapat.
Selanjutnya kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota dewan, apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya dapat disetujui dan disahkan jadi undang-undang?” ulang Puan.
“Setuju!” seru seluruh anggota dewan yang hadir.
Puan kemudian mengetukkan palu sidang sebagai tanda pengesahan regulasi tersebut.
“Terima kasih, alhamdulillah,” tutur Puan menutup prosesi pengambilan keputusan.
Pengesahan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna merupakan tindak lanjut kesepakatan Komisi III DPR dan pemerintah dalam rapat kerja di parlemen pada Rabu (18/11/2026).
Dalam rapat tersebut, kedua pihak sepakat menyelesaikan pembahasan tingkat pertama dan membawa rancangan regulasi tersebut ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
Perjalanan RUU Perampasan Aset hingga disahkan menjadi undang-undang terbilang panjang. Gagasan mengenai perampasan aset telah muncul sejak 23 tahun lalu dan terus disuarakan oleh para pegiat antikorupsi. Namun, realisasi regulasi tersebut sempat tertunda selama bertahun-tahun.
RUU Perampasan Aset kemudian diajukan ke DPR pada 2010. Proses penyusunan draf dan naskah akademiknya kembali berjalan intensif pada September 2025 hingga Januari 2026.
Sebelum pengesahan dalam rapat paripurna, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, telah memaparkan 10 poin penting yang menjadi substansi utama regulasi tersebut. Berikut 10 poin utama dalam RUU Perampasan Aset:
1. Prinsip dan asas hukum
Regulasi ini mengedepankan asas hukum dalam mekanisme perampasan aset untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).
2. Ruang lingkup tindak pidana
Mengatur jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas. Cakupannya tidak hanya tindak pidana korupsi, tetapi juga tindak pidana lainnya, termasuk penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas bagi masyarakat, seperti investasi bodong dan perdagangan saham ilegal.
3. Penegasan ancaman pidana
Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya tetap berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada, termasuk ancaman pidana mati.
4. Hukum acara tanpa putusan pidana
Mengatur prosedur dan pembagian kewenangan dalam mekanisme perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana (non-conviction based asset forfeiture). Tahapannya mencakup penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
5. Perlindungan pihak ketiga
Memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap menerapkan beban pembuktian dan kesempatan pembelaan yang berimbang.
6. Pemulihan hak korban
Menjamin upaya optimal untuk mengembalikan aset kepada korban tindak pidana serta mengatur pemanfaatan aset negara bagi kepentingan masyarakat luas.
7. Pengelolaan aset secara profesional
Mengatur tugas dan kewenangan badan yang berkompeten untuk mengelola aset sitaan secara profesional dan akuntabel. Pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
8. Pengawasan independen
Menghadirkan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset yang dilakukan oleh badan independen.
9. Pencegahan penyalahgunaan wewenang
Memuat ketentuan untuk mencegah aparat penegak hukum menyalahgunakan mekanisme perampasan aset sebagai sarana penyalahgunaan kekuasaan.
10. Transparansi berbasis teknologi
Mewajibkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dalam tata kelola aset untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas publik. (edisi/bs)
Comment