Naik ke Meja Rapat DPRD, Pendiri NasDem Sultra: Konflik Partai Tak Harus Jadi Tontonan Publik

KENDARI, EDISIINDONESIA.id— Perselisihan internal di lingkungan Partai NasDem Sulawesi Tenggara kini melebar ke ranah publik, setelah beredar video sejumlah orang menerobos ruang rapat DPRD dan bahkan naik ke atas meja saat sidang sedang berlangsung. Insiden ini memicu sorotan luas, tak hanya soal tata krama di lembaga negara, tetapi juga soal kebenaran proses pengambilan keputusan di dalam partai.

Salah satu pendiri NasDem Sultra, Jurni, menegaskan tindakan tersebut sangat tidak pantas, terlebih saat itu ruangan dihadiri pimpinan daerah, pemerintah, hingga aparat kejaksaan.

“Menyampaikan keberatan memang hak setiap orang. Tapi tetap harus ada cara yang bermartabat. Naik ke atas meja saat rapat berlangsung? Itu sangat tidak etis dan merendahkan wibawa lembaga negara,”* ujar Jurni.

Namun bagi Jurni, yang lebih penting dari sekadar insiden tersebut adalah persoalan prosedur pemecatan dan pergantian kader yang memicu kemarahan itu sendiri. Ia menduga proses yang dijalankan tidak sesuai aturan organisasi.

“Keputusan pemecatan itu saya nilai cacat hukum, karena keputusannya pun tidak disampaikan kepada pihak yang bersangkutan. Kalau ada tuduhan, seharusnya dibahas dulu di Mahkamah Partai. Kader berhak tahu apa kesalahannya dan berhak membela diri sebelum diputuskan,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan bagaimana sejumlah orang bisa begitu mudah masuk ke ruang rapat DPRD yang sedang berlangsung. Kejadian itu, katanya, menunjukkan perlunya evaluasi sistem pengamanan di lingkungan lembaga negara. Ruang DPRD bukan tempat untuk melampiaskan konflik pribadi atau kelompok.

Selain itu, Jurni mengungkapkan dugaan adanya informasi yang tidak utuh dari jajaran DPW NasDem Sultra kepada DPP NasDem terkait persoalan ini. Jika informasi yang diterima pusat tidak lengkap, maka keputusan yang diambil pun berisiko tidak mencerminkan kebenaran yang sebenarnya.

Jurni menegaskan, perselisihan partai seharusnya diselesaikan melalui mekanisme internal yang tersedia bukan meledak menjadi keributan di hadapan publik. Partai politik memikul kepercayaan masyarakat, sehingga ketika persoalan menyangkut jabatan publik dan terjadi di ruang lembaga negara, transparansi dan kepatuhan terhadap aturan mutlak diperlukan.

“Partai tidak hanya milik pengurus. Partai juga memegang mandat kepercayaan rakyat. Jadi selesaikan dengan cara yang benar, jangan rusak citra partai dan lembaga negara sekaligus,” pesannya.

Hingga saat ini, publik masih menunggu penjelasan resmi dari pihak DPW maupun DPP NasDem agar seluruh persoalan ini segera jernih dan tuntas.(**)

Comment