Kadis Pendidikan Kolaka Utara Dilaporkan ke Kejati Sultra, Denda Proyek Rp133 Juta jadi Sorotan

KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Aliansi Mahasiswa Pemerhati Korupsi Sulawesi Tenggara (AMPK Sultra) resmi melaporkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara, Senin (16/11/2026).

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan kelalaian dalam pengawasan proyek pembangunan enam Ruang Kelas Belajar (RKB) SMP Negeri 1 Kolaka Utara, khususnya terkait tidak dikenakannya denda atas keterlambatan pekerjaan proyek.

Pelaporan ini dilatarbelakangi temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sultra terhadap pekerjaan pembangunan enam RKB yang dilaksanakan oleh CV KAA dengan nilai kontrak sebesar Rp2.354.400.000.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pekerjaan proyek mengalami keterlambatan selama 63 hari kalender. Bahkan, laporan progres pekerjaan menunjukkan bahwa hingga 24 Desember 2025, realisasi fisik proyek baru mencapai 41 persen. Namun, pekerjaan kemudian dinyatakan selesai 100 persen melalui Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) tertanggal 25 Februari 2026.

Persoalan yang menjadi sorotan AMPK Sultra adalah tidak dikenakannya sanksi denda keterlambatan kepada pihak penyedia jasa hingga pemeriksaan BPK berakhir.

Padahal, berdasarkan perhitungan kontrak, nilai denda keterlambatan yang seharusnya dikenakan kepada penyedia mencapai Rp133.628.109. Tidak dipungutnya denda tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian serius karena menyangkut kepatuhan terhadap ketentuan kontrak serta tanggung jawab pejabat dalam mengamankan keuangan negara.

AMPK Sultra menilai persoalan ini tidak semestinya dianggap sebagai persoalan administratif semata. Sebab, terdapat kewajiban kontraktual yang harus dipenuhi penyedia akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan, tetapi hingga pemeriksaan berakhir kewajiban tersebut belum ditindaklanjuti melalui pengenaan denda.

Organisasi tersebut mempertanyakan bagaimana mekanisme pengawasan dan pengendalian proyek dijalankan, termasuk alasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum mengenakan sanksi kepada kontraktor meskipun keterlambatan pekerjaan telah diketahui.

Atas dasar itu, AMPK Sultra mendesak Kejati Sultra segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kolaka Utara, PPK, serta pihak kontraktor pelaksana guna mengklarifikasi seluruh proses pelaksanaan proyek dan mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

AMPK juga meminta aparat penegak hukum menelusuri apakah tidak dikenakannya denda keterlambatan tersebut terjadi akibat kelalaian, pembiaran, kesengajaan, atau terdapat perbuatan melawan hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Penanggung jawab aksi, Laode Muh Syawal, menegaskan bahwa laporan resmi yang telah disampaikan ke Kejati Sultra merupakan bentuk keseriusan AMPK dalam mengawal persoalan tersebut hingga memperoleh kepastian hukum.

Menurutnya, temuan BPK tidak boleh berhenti sebatas catatan pemeriksaan tanpa tindak lanjut yang jelas. Setiap persoalan yang berkaitan dengan kewajiban keuangan negara harus ditelusuri dan dipastikan pertanggungjawabannya.

“Kami tidak ingin temuan BPK hanya berakhir sebagai catatan pemeriksaan tanpa tindak lanjut hukum. Kejati Sultra harus berani mengusut, membuka pertanggungjawaban setiap pihak yang terlibat, dan memastikan kewajiban keuangan negara dipulihkan apabila terbukti terdapat kerugian,” tegasnya.

AMPK Sultra menyatakan akan terus mengawal perkembangan laporan tersebut dan meminta Kejati Sultra memberikan perhatian serius terhadap dugaan persoalan dalam proyek pembangunan enam RKB SMPN 1 Kolaka Utara.

“Penegakan hukum dalam perkara ini penting untuk memastikan pelaksanaan proyek pemerintah berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjamin setiap kewajiban penyedia maupun tanggung jawab pejabat pengelola anggaran dilaksanakan sebagaimana mestinya,” pungkas Syawal. (**)

Comment