EDISIINDONESIA.id— Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara tegas menyatakan penolakannya terhadap wacana pemakzulan terkait jabatan Wakil Presiden. Menurutnya, setiap dinamika mengenai pergantian pimpinan negara seharusnya diselesaikan melalui jalur konstitusional dan kedaulatan rakyat, bukan melalui jalur pemakzulan yang berpotensi memperuncing situasi.

Pernyataan itu disampaikan AHY di Kantor Pusat Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/11/2026), di tengah meningkatnya pembahasan publik terkait pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.

AHY mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga suasana tetap kondusif. Ia meminta semua pihak memberikan kesempatan bagi proses konstitusional berjalan sebagaimana mestinya, tanpa didahului oleh spekulasi yang berlebihan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat menjaga suasana tetap tenang dan memberi ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan. Jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” ujar AHY.

Lebih lanjut, AHY menegaskan bahwa jalur pemakzulan bukanlah langkah yang paling tepat diambil saat ini. Solusi yang paling baik dan berkeadilan menurutnya adalah yang lahir dari ketentuan hukum yang berlaku dan mencerminkan kedaulatan rakyat.

“Penyerahan penyelesaian kepada rakyat dan jalur konstitusional adalah pilihan yang jauh lebih baik dibandingkan pemakzulan yang berisiko mengganggu stabilitas pemerintahan,”* tambahnya.

AHY juga menekankan bahwa roda pemerintahan tidak boleh terhenti hanya karena adanya dinamika politik. Agenda pembangunan harus terus berjalan dan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama. Terkait pengisian posisi Wakil Presiden yang kosong, Partai Demokrat menegaskan tidak akan mengajukan nama calon apapun.

Proses penunjukan diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam konstitusi.(edisi/rmol)