KENDARI, EDISIINDONESIA.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kemarau panjang, kekeringan, serta ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Sultra, Kamis (22/10/2026).

Rapat dipimpin Kepala BPBD Sultra La Ode Saifuddin dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta instansi terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, TNI, dan Polri.

Asisten Administrasi Umum Setda Sultra, Rony Yakob, menyampaikan pertemuan ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Andi Sumangerukka. Ia menegaskan Sulawesi Tenggara termasuk salah satu daerah dengan masa kemarau terpanjang kedua di Indonesia, sehingga kesiapan bersama sangat diperlukan.

“Kita perlu menyatukan langkah, terutama mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan serta kondisi cuaca yang diprakirakan berlangsung kering dalam waktu lama,” ujar Rony.

14 Daerah Alami Kekeringan Ekstrem

Prakirawan BMKG Sultra, Bismar Rahmat Adi, menjelaskan fenomena El Niño dengan intensitas kuat masih memengaruhi cuaca di wilayah ini dan diprediksi bertahan hingga awal 2027. Hingga 20 Oktober 2026, tercatat 14 daerah mengalami hari tanpa hujan kategori ekstrem, yaitu lebih dari 60 hari.

Daerah tersebut meliputi Kabupaten Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Kota Baubau, dan Kota Kendari. Wilayah lainnya mengalami hari tanpa hujan selama 6–10 hari.

Curah hujan diperkirakan tetap rendah hingga akhir Oktober. Peningkatan curah hujan baru terlihat bertahap mulai November, terutama di bagian utara Sultra. Sebagian besar wilayah diperkirakan baru memasuki musim hujan pada pertengahan hingga akhir Desember 2026, sementara wilayah Bombana diprediksi baru hujan lebat pada awal Januari 2027.

Cegah Kebakaran dan Pantau Asap

Kepala BPBD Sultra, La Ode Saifuddin, meminta seluruh instansi terkait meningkatkan pemantauan di lapangan, terutama di wilayah Bombana dan Kolaka Timur yang masih menjadi perhatian utama. Setiap titik panas (hotspot) harus dilaporkan setiap hari kepada Gubernur.

“Kita perlu menelusuri penyebab kebakaran. Jika ditemukan unsur kesengajaan, pelakunya harus ditindak. Koordinasi antarinstansi harus diperkuat agar segala potensi kebakaran dapat segera ditangani,” tegas Saifuddin.

Selain itu, arah angin yang didominasi dari timur berpotensi membawa asap dari wilayah Maluku dan Papua ke Sultra. Pemantauan sebaran asap pun perlu terus dilakukan agar masyarakat dapat segera menerima informasi terkini.

Melalui rapat ini, seluruh pihak berkomitmen bekerja secara terpadu agar dampak kekeringan, kebakaran hutan, dan sebaran asap dapat dikendalikan dan tidak merugikan masyarakat luas.(**)