KENDARI, EDISIINDONESIA.id — Program Pengabdian Kepada Masyarakat Internal Universitas Halu Oleo (PKMI-UHO) baru saja menyelesaikan pemetaan partisipatif batas wilayah berbasis digital di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Langkah ini menjadi terobosan baru dalam pengelolaan data geospasial hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) di kawasan tersebut.

Kegiatan ini mencakup penentuan batas RT dan Rukun Warga (RW), serta penyusunan Sistem Informasi Geografis berbasis web (WebGIS) yang memuat data lengkap mulai dari nomor rumah hingga nama kepala keluarga. Tim memusatkan uji coba di wilayah yang dinamis dan beragam, yakni RT 006/RW 003 Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, berlangsung sejak 29 Agustus hingga 12 September 2026.

Ketua Tim PKMI-UHO, Dr. Irfan Ido, menjelaskan bahwa teknologi ini dirancang untuk memudahkan pemerintah mengelola data kependudukan secara akurat dan terpadu.

“Tujuan utama program ini adalah memberi kemudahan bagi banyak pihak—termasuk penyaluran bantuan sosial, baik program pemerintah maupun penyusunan data statistik lainnya,” ujar Irfan.

Pemetaan berbasis WebGIS mampu menyajikan data digital hingga tingkat Kepala Keluarga (KK). Jika diterapkan secara luas, sistem ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi tata kelola administrasi di seluruh kota dan kabupaten se-Sulawesi Tenggara.

Program ini didukung penuh oleh Pascasarjana UHO serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UHO. Pelaksanaannya melibatkan tim lintas keahlian, antara lain Prof. Dr. Ir. Gusti Ayu Kade Sutariati, Dr. Ir. Lukman Yunus, Dr. Zulfikar, beserta 10 mahasiswa dari Program Magister Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarjana Geografi.

Menggabungkan Peta dan Data Penduduk

Dalam pelaksanaannya, tim menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (GIS) terkini untuk menyatukan data lokasi—seperti koordinat, garis lintang, dan garis bujur—dengan data kependudukan yang mendalam.

Hasilnya adalah peta interaktif berbasis web yang dapat diakses langsung oleh instansi pemerintah, mulai dari tingkat kelurahan hingga RT.

“Setelah batas RT dan RW dipetakan, data lain dapat dimasukkan ke dalam sistem yang terhubung di kantor kelurahan sampai tingkat RT. Ini akan mempermudah pemantauan penyaluran bantuan sosial, kondisi infrastruktur, angka stunting, hingga sebaran tenaga kerja,” papar Irfan.

Pendekatan ini turut mengubah pola pendataan: dari yang selama ini bersifat top-down (dari atas ke bawah) menjadi bottom-up (dari tingkat tapak ke atas). Menurutnya, akurasi data wilayah harus dibangun dari yang paling dekat dengan warga agar terbentuk basis data kota yang lengkap dan andal.

“Jika dikembangkan secara konsisten, langkah ini menjadikan Kota Kendari sebagai percontohan konsep ‘RT Presisi’ yang kelak dapat berkembang menjadi Kota bahkan Provinsi Presisi, dengan penyajian data yang hampir secara langsung dan terkini,” pungkasnya.

Ke depannya, tim akan menggelar diskusi kelompok terarah (FGD) untuk menyepakati dan mematenkan batas antar-RT, sebelum melengkapi sistem dengan data sekunder lintas sektor seperti kesehatan, perekonomian, dan kemajuan pembangunan.(**)