EDISIINDONESIA.id – Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri, Komjen Chryshnanda Dwilaksana, berbicara blak-blakan soal persoalan birokrasi di tubuh kepolisian.

Ia menilai sistem yang berlaku masih kental dengan nuansa patrimonial, di mana hubungan personal dan praktik prewangan lebih diutamakan ketimbang aturan.

Dikatakan Chryshnanda, birokrasi patrimonial membuat setiap proses dalam institusi Polri, mulai dari sekolah, ujian hingga jabatan, bergantung pada dukungan personal.

“Kita ini semua tahu bahwa birokrasi ini patrimonial, jadi pendekatannya itu personal,” ujar Chryshnanda dikutip dari podcast Akbar Faizal Uncensored (29/9/2025).

“Jadi mau tidak mau selalu mengandalkan prewangannya, mau sekolah cari prewangan, mau ujian prewangan, mau cari jabatan prewangan,” tambahnya.

Ia menegaskan kondisi ini melahirkan rasa tidak percaya pada sistem yang berlaku.

“Sudah tidak percaya lagi, karena apa, mau tidak mau, ya itu tadi, mohon maaf, kalau saya kasar, saya sampaikan, kita ini modelnya asuh gede menang keras, asuh gede jegok, ya itulah yang menangan,” Chryshnanda menuturkan.

Lebih jauh, ia menilai praktik itu melahirkan pejabat yang cenderung menjadi produk hutang budi.

“Kita melihat semua rata-rata produk hutang budi, orang yang produk hutang budi lupa kepada rakyatnya. Maka dia akan sibuk membalas budi,” ucapnya.

Meski begitu, ia memberi catatan bahwa tidak semua pejabat demikian, meski mayoritas menurutnya begitu.

Dalam kesempatan itu, Chryshnanda juga menyinggung peran lembaga pendidikan Polri (Lemdik) yang disebutnya sebagai ibu kandung polisi.

“Kalau saya katakan bahwa Lemdik itu adalah ibu kandungnya polisi, enggak ada namanya polisi tidak lulusan Lemdik, Pak, semua lulusan Lemdik,” tegasnya.

Namun, ia mengaku kecewa karena Lemdik tidak menjalankan perannya secara maksimal.

“Faktanya dengan Lemdik itu, ya boleh dikatakan, saya kena, secukupnya saja. Nah itu kan sebenarnya namanya durhaka sama ibunya,” tandasnya.

Chryshnanda menggambarkan bagaimana para peserta pendidikan sering kali kehilangan semangat begitu masuk Lemdik.

“Orang-orang yang masuk lemdik langsung lemas, sudah kelengar-kelengar, Pak, salah apa? Saya katakan, kalau kamu saja salah, kalian lebih salah dong. Jadi artinya memang itu image, Pak,” imbuhnya.

Ia juga menyinggung pentingnya memperbaiki tata kelola jabatan dalam Polri. Menurutnya, selama masih ada istilah jabatan basah dan kering, maka orang-orang bermasalah tidak seharusnya masuk ke lembaga pendidikan.

“Selama masih ada jabatan basah dan kering, orang-orang bermasalah jangan masukkan Lemdik,” terangnya.

Chryshnanda pun menekankan bahwa setiap calon pejabat Polri, mulai dari Kapolres, Kapolda, hingga direktur, wajib melewati pendidikan di Lemdik dengan catatan rekam jejak yang bersih.

“Saya sepakat, Pak, bahwa kalau mau jadi Kapolres, jadi Kapolda, jadi pejabat-pejabat direktur lain semuanya, ini harus pernah menjadi Lemdik dan dengan track record yang baik. Jangan cuma di Lemdik, lupa naik pangkat, pindah, nanti apalah,” kuncinya. (edisi/fajar)