Demo di Kejagung, Ampuh Sultra Minta Johnson Diperiksa Terkait Aliran Dana PT. BSJ dan PT. PKS

JAKARTA, EDISIINDONESIA.id— Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Agung RI pada Senin, 16 November 2026.
Dalam aksinya, mereka secara tegas mendesak Kejaksaan Agung untuk segera memanggil dan memeriksa Johnson Yaptonaga, yang akrab disapa “Ko Johnson”, terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus pertambangan ilegal dan perambahan kawasan hutan yang dilakukan oleh PT. Bumi Sentosa Jaya (BSJ) serta PT. Putra Kendari Sejahtera (PKS) di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Ko Johnson diduga kuat merupakan salah satu pihak yang menerima aliran dana dari kegiatan pertambangan ilegal di kawasan hutan yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut.

“Jika Kejagung RI benar-benar ingin mengungkap siapa saja yang menerima aliran dana dari kasus korupsi tata kelola pertambangan PT. BSJ dan PT. PKS, maka menurut kami Ko Johnson adalah orang yang tepat untuk segera diperiksa,”* ujar Hendro, perwakilan Ampuh Sultra, kepada awak media pada Senin tersebut.

Selain diduga menerima keuntungan dari praktik pertambangan ilegal itu, mantan pejabat eksekutif ini juga diduga terlibat dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah di Konawe Utara, yaitu pada PT. Karunia Sejahtera Mandiri (KSM) dan PT. Karya Alam Abadi (KAA).

Hendro menjelaskan bahwa Johnson Yaptonaga memegang 99% saham di PT. KSM. Yang menjadi persoalan, izin usaha perusahaan ini justru terbit setelah pemerintah pusat memberlakukan moratorium penerbitan izin tambang. Selain itu, lokasi penambangannya juga dinilai melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara.

“Bagaimana mungkin IUP PT. KSM bisa terbit saat ada moratorium? Dan lokasinya pun tidak sesuai dengan aturan tata ruang daerah. Kami menduga kuat izin ini lahir dari kesepakatan yang tidak sehat dengan pejabat yang berwenang menerbitkan izin,”* tambah pria yang akrab disapa Bung Hen itu.

Sementara itu, PT. Karya Alam Abadi (KAA) juga dianggap memiliki masalah serius, karena seluruh wilayah kerjanya berada di kawasan hutan baik Hutan Produksi Terbatas maupun Hutan Lindung — yang seharusnya tidak boleh dijadikan lokasi penambangan.

Oleh karena itu, Ampuh Sultra meminta Kejaksaan Agung segera memeriksa Johnson Yaptonaga terkait dua hal sekaligus: dugaan sebagai penerima manfaat dari pertambangan ilegal PT. BSJ dan PT. PKS, serta dugaan keterlibatannya dalam penerbitan izin bermasalah milik PT. KSM dan PT. KAA.

“Kami berharap Kejagung bersikap adil dan tidak memihak dalam membongkar jaringan mafia tambang di daerah kami, termasuk siapa saja yang menikmati keuntungannya tak terkecuali Johnson Yaptonaga,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, pihak Ampuh Sultra menegaskan tidak akan berhenti menyuarakan kasus ini sampai kebenaran terungkap dan semua pihak yang terlibat di proses hukum.

“Konawe Utara adalah kampung kami. Siapa pun yang berani merusaknya, akan berhadapan dengan kami. Kami tidak akan berhenti sampai orang-orang yang terlibat diperiksa dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan hukum,” tutup Hendro.(**)

Comment