KENDARI, EDISIINDONESIA.id — Konsorsium Mahasiswa dan Masyarakat Merdeka Sulawesi Tenggara (KMMM Sultra) berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Kota Kendari pada Senin (19/10/2026) mendatang.

Aksi ini merupakan respons atas dugaan ketidaktransparan dan ketidakadilan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Berdasarkan surat pemberitahuan aksi yang dilayangkan kepada pihak Kepolisian Resor (Polres) Kota Kendari, massa yang diperkirakan berjumlah 50 hingga 100 orang tersebut akan menyasar sejumlah rute penting. Di antaranya adalah perempatan kampus, Kantor Gubernur, Dinas Cipta Karya dan Bina Konstruksi Tata Ruang Provinsi Sultra, Kejaksaan Tinggi Sultra, hingga gedung DPRD Provinsi Sultra.

Koordinator Lapangan KMMM Sultra, Rahmat Almubaraq mengungkapkan bahwa fokus utama pergerakan ini adalah menuntut kejelasan atas perubahan status hasil pemilihan penyedia pada paket pembangunan sarana dan prasarana kawasan olahraga terpadu Lakidende.

“Kami mendesak pihak terkait untuk membuka dan menjelaskan dasar perubahan status hasil pemilihan penyedia pada paket proyek Lakidende dengan Kode Paket 101667260000,” tulisnya.

Selain menuntut transparansi dokumen dan rekam jejak elektronik proses pengadaan, KMMM Sultra juga membawa empat poin tuntutan krusial lainnya, yaitu:

– Audit Menyeluruh: Meminta dilakukannya audit total terhadap proses pemilihan penyedia, mulai dari evaluasi perubahan hasil penetapan pemenang hingga penandatanganan kontrak.

– Keterlibatan Aparat Penegak Hukum (APH): Mendesak Polda Sultra dan Kejaksaan Tinggi Sultra untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan pengadaan barang/jasa tersebut.

– Pembatalan Kontrak Cacat Prosedur: Meminta pembatalan proses pengadaan yang terbukti tidak sesuai aturan dan menuntut penghentian praktik KKN di lingkungan pengadaan pemerintah.

– Rapat Dengar Pendapat (RDP): Meminta DPRD Provinsi Sultra segera memanggil pihak-pihak terkait untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat guna mengusut tuntas masalah ini.

Aksi yang dipimpin oleh Ardin (Korlap I), Hafis (Korlap II), dan Rahmat Almubaraq selaku Jenderal Lapangan ini rencananya akan dilengkapi dengan atribut pergerakan berupa spanduk dan alat pengeras suara (sound system).

Pihak konsorsium berharap jalannya aksi unjuk rasa ini mendapat pengawalan resmi dari aparat kepolisian agar berjalan kondusif demi menegakkan keadilan dan transparansi publik di Sulawesi Tenggara. (**)