JAKARTA, EDISIINDONESIA.id — PT ANTAM (Persero) Tbk UBP Nikel Kolaka menyabet penghargaan kategori Gold (Emas) pada ajang CSR & Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2026.

Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan perusahaan dalam membina masyarakat melalui Program Mattirowalie Blue Hatchery Taripang di Desa Tambea, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia dalam acara seremonial yang berlangsung di Jakarta, Senin (28/9/2026). ANTAM dinilai berkontribusi nyata dalam mendukung swasembada ekonomi desa menuju target Indonesia Emas 2045 melalui pendekatan ekonomi biru.

General Manager PT ANTAM Tbk UBP Nikel Kolaka, Andik Yudiarto, menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi pemacu bagi perusahaan untuk terus menelurkan program pemberdayaan yang inovatif dan berkelanjutan.

“Melalui Program Mattirowalie Blue Hatchery Taripang, kami berupaya mendorong masyarakat agar mampu mengembangkan potensi sumber daya lokal secara produktif sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem,” ujar Andik dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/9/2026).

Program Mattirowalie sendiri merupakan inisiatif payung pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Selain berfokus pada sektor kelautan lewat rumah pemijahan (hatchery) dan budidaya teripang, program ini juga mencakup bidang peternakan seperti budidaya ayam, penggemukan sapi, hingga penguatan UMKM toko kelontong.

Inovasi Blue Hatchery teripang ini dinilai strategis karena berhasil mengubah pola pikir masyarakat pesisir yang semula bergantung pada hasil tangkapan alam (eksploitatif) menjadi pembudidaya yang produktif. Fasilitas ini berfungsi sebagai pusat penyediaan benih, pelatihan kelompok, serta penguatan tata kelola usaha dari hulu ke hilir.

Ke depan, PT ANTAM UBP Nikel Kolaka berkomitmen memperluas kolaborasi dengan pemerintah daerah, akademisi, dan kelompok nelayan. Langkah ini diharapkan dapat mereplikasi model ekonomi biru berbasis masyarakat tersebut di wilayah lain demi mewujudkan kemandirian ekonomi desa yang ramah lingkungan. (**)