KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan Entry Meeting dengan Pemerintah Kota Kendari.

Terkait pemeriksaan BPK kinerja terinci atas pengelolaan APBD dalam rangka mendukung pembangunan nasional T.A 2023 S.D Semester I 2024.

Mewakili Pj Wali Kota Kendari, Asisten I Setda Kota Kendari, Amir Hasan menekankan agar dokumen-dokumen yang dibutuhkan agar segera disampaikan kepada BPK.

Pemeriksaan ini juga permintaan dari pusat, jadi seluruh Indonesia juga melakukan pemeriksaan ini dengan tema dan tujuan yang sama yaitu “Menilai apa penyebab terjadinya permasalahan dipengelolaan APBD”.

“Kalau saya tidak salah, sepertinya hari ini adalah hari terakhir dokumen untuk diserahkan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Restu mengatakan, hari ini tim pemeriksaan BPK akan meminta dokumen atau keterangan terkait di tahun 2023 sampai tahun 2024.

“Pemeriksaan kami ini tujuannya untuk menilai penyebab atas permasalahan yang terjadi di Kota Kendari, jadi kemarin kami sudah menemukan beberapa permasalahan-permasalahan dan hari ini kami mulai mendalami lagi sebenarnya apa penyebab permasalahan yang terjadi di Kota Kendari ini,” pungkasnya.

Ketua tim pemeriksa BPK juga mengharapkan dukungan agar memberikan dokumen, keterangan dan informasi yang selengkap-lengkapnya. (**)