Dorong Netralitas ASN di Pilkada, Pj Bupati Mubar Pimpin Penandatanganan Fakta Integritas

MUBAR, EDISIIINDOSEIA.id – Dalam rangka mendorong netralitas aparatur sipil negara (ASN) lingkup Kabupaten Muna Barat (Mubar), Penjabat Bupati Mubar, La Ode Butolo pimpin penandatanganan fakta integritas terkait netralitas ASN menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Kegiatan penandatanganan itu digelar, di Aula Kantor Bupati Muna Barat, Desa Kampobalano, Kecamatan Sawerigadi, Senin (10/6/2024).

“Kami ASN Mubar menjaga dan menegakkan prinsip netralitas ASN dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati tahun 2024,” ucap La Ode Butolo.

Lebih lanjutnya, menghindari konflik kepentingan, tidak melay praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN dan seluruh masyarakat serta tidak memihak pada pasangan calon tertentu menghilangkan media sosial secara bijak, tidak dipergunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu, tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong dan menolak politik yang segala pemberian dalam bentuk apapun.

“Untuk kepada seluruh ASN lingkup Pemda Mubar dapat menunjukkan bahwa jadi pelayan yang baik pada seluruh lapisan masyarakat dan dapat menjaga suasana kondusif dukungan kerja, netralitas kita dalam pemilihan kepala daerah, adalah amanah yang harus dijaga,” tegasnya.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Muna Barat mengeluarkan surat edaran bupati Muna Barat 200.2.1/92/2023 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilu tahun 2024.

“Olehnya itu, pada kesempatan ini saya mengingatkan kembali kepada seluruh ASN dilingkup kabupaten muna barat agar untuk selalu bersikap netral jelang pilkada serentak pada tanggal 27 november mendatang,” ungkapnya.

Maka, untuk menanggulangi pelanggaran netralitas ASN, Bupati Mubar mewanti-wanti, agar seluruh ASN dilingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat untuk lebih waspada dan meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan netralitas ASN. (**)

Comment