KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu terus mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih atraktif dalam menjalankan program kegiatan.

Hal tersebut ia sampaikan saat rapat evaluasi realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari Triwulan I tahun 2023, bertempat di Ruang Samaturu Balaikota Kendari pada Selasa, (04/04/23).

“Realisasi itukan terkait dengan pelaksanaan program kegiatan, endingnya adalah anggaran,” ungkapnya.

Untuk saat ini realisasi anggaran Kota Kendari masih rendah yakni diangka 12,41 persen untuk triwulan satu.

“Ada juga yang tinggi ada yang rendah. Kendalanya tadi rata-rata di pengadaan barang dan jasa yang sudah menggunakan sistem elektronik. Ini harus menyesuaikan terutama menggunakan e-katalog lokal,” jelasnya.

Asmawa menegaskan akan melakukan sell bloking pada anggaran yang tidak terserap di triwulan I tanpa recening yang jelas. Anggaran tersebut akan dimasukkan dalam kebutuhan hal yang mendesak dalam perubahan APBD.

“Tidak perlu lagi direalisasikan di triwulan II untuk bulan berikutnya,” ungkapnya

“Tadi yang paling tinggi realisasinya, sekretariat DPRD, BKAD, Bapenda, dan Dinas Sosial. Ada juga yang rendah seperti Disdukcapil, Dinas Pariwisata dan Diskominfo,” tutupnya. (Irna)